Temu LKP HIPKI ke-25: Update Kebijakan, Penguatan Mutu, dan Sinergi LKP Surabaya

DPC HIPKI Surabaya

Surabaya, 26 November 2025 – DPC HIPKI Kota Surabaya kembali menggelar Temu LKP HIPKI ke-25 di LKP PIL INFO, Jalan Bung Tomo, Surabaya. Acara yang diikuti 59 peserta ini menghadirkan pembicara Dr. H. Nurhadi, serta dipimpin oleh Ketua DPC HIPKI Surabaya, H. Achmad Zainuddin, SE., MM.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskusi produktif, terutama terkait kebijakan terbaru untuk LKP di tahun mendatang.

Sambutan dari Dinas Pendidikan

Dalam sambutannya, Bu Hilda menyampaikan apresiasi kepada seluruh LKP yang telah hadir dan mewakili pada Upacara Hari Guru Nasional (HGN). Beliau juga menyampaikan beberapa informasi penting:

  • Akan ada Do’a Bersama pada Jumat ini di Dispendik Surabaya, dan LKP diharapkan mengirimkan perwakilannya.
  • Pembinaan SPMI dan monitoring Dapodik akan kembali dilaksanakan tahun depan.
  • Pada 1 Desember 2025, akan digelar Pameran HAI Jatim di Grand City, bekerja sama dengan Robokidz dan Aora.
  • Masih tersedia 10 slot bagi LKP yang ingin menitipkan brosur di booth Dispendik.

Bu Hilda turut mengundang peserta untuk menghadiri pembukaan pameran pada Senin, pukul 10.00 di Grand City.

Informasi Penting dari Direktorat

Beberapa arah kebijakan terbaru dari Direktorat Kursus dan Pelatihan juga disampaikan dalam pertemuan ini:

  1. SPMI tetap berlanjut dengan pendampingan dari dinas.
  2. Akreditasi LKP akan mulai diberlakukan tahun 2027, dengan asesor berasal dari LSK.
  3. Penilaian kinerja tetap akan dilaksanakan seperti biasa.
  4. Ada rencana perubahan nama LKP menjadi LK.
  5. Tahun 2026, kegiatan-kegiatan seperti lomba antar-LKP akan kembali diaktifkan.

Informasi ini menjadi perhatian besar peserta karena berpengaruh pada kesiapan lembaga ke depan.

Paparan Teknis Dapodik dari Direktorat

Pak Memet memberikan sejumlah pengingat penting terkait pengelolaan Dapodik:

  • Sinkronisasi Dapodik ditutup 31 Desember 2025.
  • Pengisian rombel maksimal 3 bulan; jika lebih lama, rombel harus dibuat ulang.
  • Izin Operasional harus dipastikan aktif agar tidak terjadi kendala legalitas.

Penjelasan ini banyak dicatat peserta karena sangat terkait dengan validitas data lembaga.

Catatan Terkait “Razia Polda”

Isu penting lain yang muncul dalam diskusi adalah terkait razia Polda yang pernah berlangsung di beberapa wilayah Jawa Timur. Disampaikan bahwa:

  • DPP HIPKI dan FK LKP telah menyampaikan keberatan resmi kepada Direktorat, Kemendikbudristek Dikmen, dan DPR RI pada tahun lalu.
  • Ketua Umum DPD HIPKI Jatim turut hadir pada proses advokasi tersebut.

Peserta berharap ada kejelasan aturan agar kejadian serupa tidak merugikan LKP.

Penutup: Kolaborasi dan Semangat Memperkuat LKP

Menutup pertemuan, Ketua DPC HIPKI Surabaya, H. Achmad Zainuddin, menegaskan bahwa temu LKP seperti ini adalah ruang penting untuk memperkuat komunikasi, memperbarui informasi, dan mengokohkan solidaritas antar LKP.

Acara berakhir dengan dialog santai dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas LKP di Surabaya.

[H. Achmad Zainuddin]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *